Penyusunan regulasi perhubungan di Kabupaten Bandung Barat memasuki tahapan penting. Setelah melalui serangkaian pembahasan, Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kabupaten Bandung Barat bersama perangkat daerah terkait menyelesaikan tahap penyelarasan Rancangan
Aset daerah bukan sekadar daftar barang milik pemerintah. Di dalamnya terdapat tanah, bangunan, kendaraan, fasilitas, dan berbagai kekayaan daerah yang pada akhirnya harus dikelola untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
Lingkungan yang nyaman tidak hanya ditentukan oleh bangunan yang tertata, tetapi juga oleh keberadaan ruang hijau yang dapat membuat kawasan terasa lebih teduh dan asri. Hal tersebut menjadi perhatian setelah
Kondisi sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Ruang kelas yang layak, fasilitas sanitasi yang memadai, serta lingkungan sekolah yang aman bukan sekadar
Persoalan transportasi dan lalu lintas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Ketika aturan tidak lagi sesuai dengan perkembangan wilayah, dampaknya dapat dirasakan langsung, mulai dari kemacetan, keselamatan
Kekhawatiran warga terhadap potensi banjir saat musim hujan mendapat perhatian dari Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat. Menindaklanjuti aduan masyarakat, Komisi III yang dipimpin Pither Tjuandys, S.IP., M.M., turun langsung
Pelayanan publik adalah hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketika warga membutuhkan dokumen administrasi, layanan pemerintahan, maupun informasi mengenai berbagai program, mereka membutuhkan proses yang jelas, mudah dipahami, dan
Aturan transportasi perlu terus mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan wilayah, meningkatnya mobilitas warga, perkembangan kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi membuat penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Bandung Barat membutuhkan regulasi yang
Pembangunan Jawa Barat tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat provinsi, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah daerah mampu menerjemahkannya menjadi program yang menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, momentum Hari Jadi
Aset daerah merupakan bagian dari kekayaan publik yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, ketika terdapat penggunaan aset yang perlu diklarifikasi atau belum sepenuhnya
