DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Komisi IV terus mengawal pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar anggaran daerah dapat mendukung pelayanan publik yang semakin optimal. Pembahasan diarahkan pada sejumlah kebutuhan
DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Komisi II melakukan tinjauan lapangan terhadap aset milik Pemerintah Daerah di kawasan Kotabaru. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan status, kondisi, serta pemanfaatan aset daerah berjalan
DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama para camat membahas Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 untuk melihat kembali kebutuhan anggaran di masing-masing kecamatan. Pembahasan ini menjadi bagian penting
DPRD Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (17/9) dengan agenda pemaparan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini menjadi salah
DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong agar data kondisi sosial ekonomi masyarakat terus diperbarui dan menggambarkan keadaan warga secara lebih akurat. Hal ini menjadi perhatian setelah munculnya sejumlah keluhan masyarakat mengenai
DPRD Kabupaten Bandung Barat mendukung pengembangan TPST Pasir Buluh di Lembang sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan sekaligus membuka peluang investasi bagi daerah. Dukungan tersebut menjadi
DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan perubahan rencana anggaran
DPRD Kabupaten Bandung Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) XI untuk membahas Raperda tentang Kebudayaan dan Pansus XII untuk membahas Raperda tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Rapat Paripurna. Pembentukan kedua
DPRD Kabupaten Bandung Barat menyampaikan apresiasi atas dedikasi Letkol Inf Ratno, S.H., M.I.P. selama menjalankan tugas sebagai Komandan Kodim 0609/Cimahi, sekaligus menyambut Letkol Kav Chandra Alit Saputra, S.Sos. yang melanjutkan
DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong agar penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat,
